Tentang Jalatera
-
- Melakukan asistensi Tim Penanggulangan kemiskinan Daerah untuk pengembangan Konsep penanggulangan Kemiskinan
- Pengembangan Sistem Informasi Kemiskinan berbasis Web dan memperluas cakupan penerima manfaat penanggulangan kemiskinan dengan melakukan pendataan secara partisipatif
- Advokasi regulasi kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan.
- Pendampingan keluarga miskin dalam pengembangan usaha kelompok, pemberdayaan, pembukuan dan manajemen keluarga.
-
- Penataan Kelembagaan TKPKD, model mekanisme koordinasi sebagai kerangka sinergitas program antar Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan stake holder yang lain yang tersistematisir akan mampu menjadi salah satu cara agar program yang dijalankan efektif.
- Pengembangan Dokumen kemiskinan berbasis Keluarga dan faktor penyebab kemiskinan, menjadi salah satu rujukan basis perencanaan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Data yang dikembangkan selain data kemiskinan dari nasional juga mengembangkan data kemiskinan lokal kota surakarta, dengan memperluas cakupan penerima manfaat program. Seluruh data dikelola dalam Aplikasi Sistem Informasi kesejahteraan (SIK) berbasis web dan disepakati sebagai satu-satunya aplikasi yang akan digunakan untuk tata kelola data kemiskinan.
- Dokumen Rencana Strategis Masyarakat (RENSTRAMAS) Kelurahan, dimana persoalan lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Dengan adanya identifikasi permasalahan lingkungan diharapkan bisa mengurangi kerentanan dan kerawanan munculnya warga miskin baru. Dokumen Renstramas saat ini satu-satunya bahan rujukan dalam musyawarah perencanaan Pembangunan Kelurahan (musrenbangkel).
- Strategi Manajemen Keroyokan Pada Kantong kemiskinan. Untuk proses percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintah kota surakarta memakai strategi manajemen Keroyokan, dimana seluruh stake holder pembangunan diarahkan fokus pada kelurahan kantong kemiskinan. Adapun dokumen yang dipakai menjadi acuan adalah RENSTRAMAS dan Data kemiskinan berbasis keluarga.
-
- Tersedianya sistem informasi Kesejahteraan berbasis Keluarga dan faktor penyebab kemiskinan, di tingkat Kabupaten web Based yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Desa (SID). Adapun sumber data dari data Pembaharuan Basis Data Terpadu (PBDT) 2015, dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementrian Sosial
- Menguji efektifitas Metodologi Participatory Poverty Assesement (PPA) berbasis keluarga di 5 desa di tiap Kabupaten untuk Menentukan warga miskin secara Partisipatif. Hasil uji coba mampu menunjukkan tingkat ketidak validtan DTKS antara 29 % sampai dengan 33 % terkoreksi oleh masyarakat, baik itu yang sudah meninggal dunia, pindah dan tidak layak miskin. Adapun jumlah Usulan baru untuk warga miskin yang belum terdata di DTKS mencapai 23 % sampai dengan 32 %. Metodologi ini juga diuji berdasarkan peserta uji publik di tingkat RW atau Dusun dengan peserta kelompok Perempuan, Kelompok Laki-laki dan kelompok Campuran. Hal ini untuk menguji tingkat keakurasian informasi yang dihasilkan.
- Menguji efektifitas Metodologi Participatory Poverty Assesement (PPA) berbasis Spasial di 1 desa tiap Kabupaten sebagai bahan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES). Persoalan yang selama ini dihadapi desa dalam implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang desa atas penggunaan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) masih belum optimal penggunaannya dari sisi pro poor, pro growth dan pro job, hal ini ditandai dengan pembangunan desa masih terkonsentrasi pada pembangunan fisik. Dengan metodologi yang dikembangkan desa mampu melihat potensi dan masalah yang terjadi baik dari bidang Kesehatan, Infrastruktur, Pendidikan, Ekonomi dan rural/asset-asset desa. Desa memiliki kemampuan menganalisa perencanaan yang diharapkan mampu mengoptimalkan potensi desa untuk menjadi daya ungkit penurunan angka kemiskinan.
-
- Pertama kali didaftarkan pada kantor Notaris Sunarto, SH dengan akte Nomor 63 pada tanggal 26 April 2011 dengan Nama : Yayasan Jejaring Rakyat Miskin (JERAMI)
- Pembaharuan Akte Pertama dilakukan melalui Kantor Notaris Sunarto, SH Nomor 63 pada tanggal 28 Juni 2018 dengan Nama : Yayasan Jejaring Rakyat Miskin (JERAMI). Pembaharuan akte dilakukan karena terjadi perubahan Kepengurusan di Yayasan.
- Pembaharuan Akte Ketiga dilakukan melalui Kantor Notaris Dr. Susilowardani, SH, M.Kn dengan akte Nomor 26 pada tanggal 14 Juli 2020 dengan Perubahan Nama menjadi: Yayasan Masyarakat Sipil Untuk Kesejahteraan (JALATERA). Perubahan ini dilakukan berdasarkan surat Keputusan pengurus Yayasan Nomer : 134-Int/JERAMI/V/2020 yang mempertimbangkan kalimat “Miskin” sudah tidak dianggap relevan lagi dan diganti dengan kalimat “Kesejahteraam”
- Pengesahan Pendirian Organisasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0011974.AH.01.04.Tahun 2020.
Tujuan Yayasan JALATERA
Yayasan JALATERA berketetapan untuk menjadi organisasi simpul yang berupaya melakukan pengawalan atas ketidakadilan proses-proses pembangunan dan mendorong terjadinya perencanaan pembangunan berbasis data melalui pengembangan pendidikan di masyarakat dan melakukan studi-studi kebijakan serta advokasi. Yayasan JALATERA memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat terhadap pelaksanaan pemenuhan hak-hak warga negara diantaranya adalah hak ekonomi, politik, sosial dan budaya yang harus dipenuhi serta dijalankan oleh pemerintah.Visi Yayasan JALATERA
Mengupayakan terciptanya pembangunan berbasis masyarakat yang berkeadilan, berkesetaraan, partisipatif, keterbukaan dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan marginal.Misi Yayasan JALATERA
Dalam usaha mencapai visinya tersebut, Yayasan JALATERA mengemban misi antara lain :- Melakukan penguatan masyarakat sebagai bagian upaya memperkuat negara, dimana masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang mampu melakukan kontrol terhadap kebijakan negaranya dan negara yang kuat adalah negara yang mampu memenuhi hak–hak masyarakatnya.
- Mengembangkan Metodologi perencanaan yang berbasis masyarakat baik data berbasis spasial, berbasis keluarga maupun berbasis pada mata pencaharian sebagai landasan perencanaan pembangunan.
- Mengembangkan Sistem Informasi berbasis Teknologi dan Informasi (TI) agar terjadi tata kelola data yang baik mulai level desa/kelurahan maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara open source.
- Mengembangkan Pendidikan-pendidikan perencanaan berbasis masyarakat, tata kelola data dan diharapkan semakin banyak simpul-simpul belajar yang terbangun di masyarakat.
- Mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah agar semakin berpihak pada masyarakat dan mendorong pentingnya public participatory mechanism.
- Mengembangkan penerbitan buku-buku dan tulisan-tulisan serta bahan-bahan belajar lainnya untuk mendorong proses perubahan yang lebih luas.
Fokus Program Jalatera
Yayasan Jala Lentera Indonesia (JALATERA) memfokuskan kegiatannya pada isu-isu strategis untuk mendorong terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia:
- Inklusi Keuangan Digital — Penguatan kapasitas UMKM perempuan dalam mengakses dan mengelola layanan keuangan digital.
- Advokasi Kebijakan — Mendorong kebijakan publik yang berpihak pada kelompok rentan dan marginal.
- Penanggulangan Kemiskinan — Pengembangan metodologi pendataan kemiskinan partisipatif dan program pemberdayaan warga miskin.
- Desa Membangun — Pendampingan desa dalam perencanaan pembangunan berbasis data dan partisipasi warga.
- Perubahan Iklim — Advokasi dan edukasi terkait dampak perubahan iklim di tingkat lokal bagi komunitas rentan.
DEWAN PEMBINA
Ahmad Rifai memulai jejak aktivismenya sebagai organisator kelompok marginal perkotaan, dan dengan pengalaman hampir 20 tahun di dunia LSM, ia telah membangun portofolio yang sangat kuat di bidang manajemen proyek, isu tata kelola perkotaan, informalitas perkotaan, kemiskinan perkotaan, penganggaran partisipatif dan perencanaan partisipatif. Pemegang gelar MA dari UIN Yogyakarta, dan gelar MSc dari Social Development Practices, DPU, University College London.
Aktivis demokrasi dan pemberdayaan masyarakat berkeadilan sosial
DEWAN PENGAWAS
Aktif di dunia pemberdayaan masyarakat lebih dari 13 tahun dan memiliki spesialisasi di isu GEDSI, advokasi anggaran daerah, pengentasan kemiskinan dan knowledge management. Saat ini, dia sedang memperkaya kompetensinya terkait isu green budgeting dan keuangan digital inklusif perempuan. Suci mempunyai kemampuan menulis, analisa, fasilitasi dan memiliki jaringan yang baik dengan berbagai stakeholder. Sebelum bergabung menjadi ketua pengawas di Yayasan Jalatera, aktif di Yayasan Lestari Indonesia dengan posisi terakhir staff advokasi dan Perkumpulan IDEA Yogyakarta dengan posisi terakhir direktur program. Suci memiliki pengalaman sebagai konsultan independen dan juga memberikan asistensi kepada pemerintah.
(ANGGOTA)
Pembelajar, peminat dan pegiat teknologi informasi dan komunikasi, penganut sumber daya terbuka
DEWAN PENGURUS
(KETUA)
Penyuka tanaman hias dan pehobby travelling ini bergabung dengan Tim Kerja Yayasan Jalatera sejak tahun 2020 awal dilahirkannya Yayasan Jalatera. Dimana sebelumnya Yayasan Jalatera sebenarnya adalah peleburan dari Yayasan Jerami yang sudah lebih dulu eksis di issu Data Kemiskinan Terpadu pada tahun 2012 - 2020. Tahun 2018-2020 Dyah bergabung dengan Yayasan Jerami yang aktif berkegiatan dalam pembangunan data kemiskinan di Kota Surakarta dan kabupaten penyangga yaitu Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo. Dalam perjalanannya tahun 2020 Yayasan Jerami melebur menjadi Yayasan Jalatera.
(SEKRETARIS)
Pegiat pemberdayaan masyarakat, fokus pada penanggulangan kemiskinan, mitigasi perubahan iklim, dan ekonomi kerakyatan
(BENDAHARA)
Aktivis lembaga swadaya masyarakat yang baik dalam administrasi keuangan adalah mereka yang teliti, jujur, dan selalu berkomitmen pada keakuratan. Dengan ketekunan dan integritas tinggi, mereka tidak hanya menjaga keseimbangan angka, tetapi juga memastikan setiap keputusan finansial didasarkan pada data yang terpercaya. Keandalan mereka dalam menyusun laporan keuangan dan pengelolaan dana perusahaan menjadi pondasi kuat bagi keberhasilan organisasi.